Klik Berita

Kategori

Kantor Kades Pekan Kalifah  Sunyi di Saat Jam Kerja

By On October 05, 2021


Sergai,- Bak seperti kuburan kantor Kepala Desa Pekan Bandar Kalifah tidak berpenghuni pasalnya disaat jam kerja kantor, Aparatur Desa Pekan Bandar Kalifah,Kecamatan Bandar Kalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Tidak berada ditempat dan patut di pertanyakan keseriusannya.

Dan hanya Kepala desa saja yang yang selalu hadir dan masuk kantor,walaupun Staff dan aparatur desa yang lain tidak pernah masuk kantor ditempat mereka bekerja sehari hari.



Salah satu warga yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan kepada awak media bahwa kantor desa pekan Kalifah ini sudah sering tak berpenghuni,apalagi di pukul 10 wib pagi perangkat belum ada yang datang.

“Seharusnya Aparatur desa yg juga abdi masyarakat Desa seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dalam urusan surat menyurat tetapi malah perangkat desa yang sering tidak berada dikantor,”sebutnya dengan nada sedikit kesal.




Dari hasil Investigasi awak media dilapangan, dan ternyata benar kantor desa Pekan Bandar Kalifah bak seperti kuburan dan tak berpenghuni Pagi dan disiang hari.


Kepala Desa Pekan Bandar Kalifah Aswandi Melalui awak media berharap, Agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai  memberikan teguran Keras kepada Seluruh Perangkat desa agar selalu disiplin dalam menjalankan tugas dan selalu memanfaatkan jam kerja untuk melayani masyarakat didesa Pekan Kalifah tersebut.(jol)

GMPET-SU Minta Kajati-Su PeriKsa Walikota Tebingtinggi Umar Terkait Temuan BPK

By On October 04, 2021

 


Medan-Sumut -- Gerakan Mahasiswa Peduli Transparansi (GMPET) Sumatera Utara meminta Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara panggil dan Periksa Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan terkait Dugaan Korupsi sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas PU-Bina marga dan Bina Kontruksi Pemprov Sumut 2009-2011 


Dugaan korupsi tersebut Kembali di ungkit dan diorasikan dalam unjuk rasa yang digelar oleh DPW Gerakan Mahasiswa Peduli Transparansi Sumatera Utara (GMPETSU) di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Kamis (30/09/2021)


Iskandar Mubin selaku Koordinator Aksi dalam unjuk Rasa tersebut bersama kawan-kawannya disambut Staf Kasipenkum Kejatisu, Erna. Dan meminta kepada para mahasiswa untuk membuat laporan Resmi


"Ini akan kami proses, tapi kalau bisa adik-adik mahasiswa langsung laporkan saja ke Kejatisu ini biar ditangani," ujar Erna ditirukan Ketua DPW GMPETSU Rahmat Ritonga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/10/2021).


Dugaan korupsi tersebut Menurut Rahmat terdapat pada temuan BPK pada saat Wali Kota Tebingtinggi menjadi kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Sumut pada tahun 2009-2011.


"Sesuai dengan hasil investigasi kami di lapangan, banyak proyek yang bermasalah tahun 2009-2011 di Dinas PU Bina Marga Sumut pada masa di  jabat Umar Zunaidi Hasibuan," katanya. 


Permasalahan proyek tersebut, kata Rahmat, tak kunjung dituntaskan hingga saat ini. Setiap ada keluar temuan BPK, nama Umar Zunaidi disebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.


"Di tahun 2020 muncul lagi temuan BPK yang jumlahnya mencapai Rp17 miliar. Seharusnya temuan BPK yang melibatkan Umar tersebut sudah pantas diusut tuntas oleh aparat penegak hukum untuk tegaknya keadilan. Karena BPK sudah memberikan tenggang waktu untuk mengembalikan uang yang sudah habis, bahkan waktunya sudah bertahun-tahun," jelasnya.


Sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini, lanjut Rahmat, seharusnya Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut mengambil sikap tegas untuk menemui dan menanyakan Umar Zunaidi tentang temuan BPK tersebut.


Berdasarkan hasil investigasi GMPETSU, temuan BPK yang mangkrak di Dinas PU Bina Marga Pemprov Sumut tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut:


1. Peningkatan Jalan Sipahutar Aek Humbang Kabupaten Tapanuli Utara yang dikerjakan PT Karya Agung Sejati Nada Jaya dengan No Kontrak 800/02/KTR/KPA/UPRJJ-TRT/TU/2008 tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp3.637.911.178 (UPRJJ Tarutung), terindikasi kerugian negara sebesar Rp744.433.786,56.


2. Proyek yang dikerjakan PT Kuala Mas dengan No Kontrak 800/01/KTR/KPA/UPRJJ-TRT/TU/2008 tanggal 12 Juni 2008 pada peningkatan Jalan Siborong-borong Sipahutar Kabupaten Taput dengan nilai proyek sebesar Rp4.756.671.040 diduga kerugian negara sebesar Rp575.120.473.20.


3. Dugaan korupsi proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Asahan Tanjung Kasau Bandar Marsilam Perdagangan Kabupaten Simalungun yang dikerjakan PT Tata Permai Indah No Kontrak 602/UPRJJ/KJ/KS/116/2008 tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp3.065.747.359, terindikasi kerugian negara sebesar Rp594.339.875.72.


4. Pemeliharaan Berkala Jalan Umar Baki/Pertanian di Kota Binjai dikerjakan PT Cipta Prasetya Group No Kontrak 1377/KPA.UPRJJ-MDN/2009 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp985.930.872, diduga kerugian negara sebesar Rp816.718.313.22.


5. Pembangunan Jalan Tanjung Pura-Namu Unggas Kabupaten Langkat yang dikerjakan PT Hidayah Jabbal Rahmah dengan No Kontrak 1399/KPA.UPRJJ-MDN/2009 tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp2.325.889.952.20 diduga kerugian negara sebesar Rp1.543.341.833.24.


6. Pembangunan Jalan Marelan (Batas) Tanah 600 di Kota Medan dikerjakan oleh PT Tri Embun Surya Matio dengan No Kontrak 1371/KPA.UPRJJ-MDN/2009 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp4.346.851.000, diduga kerugian negara sebesar Rp1.739.479.034.41.


Atas dasar itu, GMPETSU meminta kepada aparat penegak hukum agar melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Umar Zunaidi Hasibuan selaku mantan Kadis PU Bina Marga Pemprov Sumut tahun 2009-2011 terkait dugaan korupsi peningkatan jalan di berbagai daerah di Sumut pada tahun 2009-2011.(Tim /Redaksi)

Instruksi Presiden RI “Polri Untuk Tidak Ragu Menindak Mafia Tanah”, Di Sumut Belum Terlaksana Sepenuhnya

By On October 02, 2021

 


Medan -Sumatra Utara - Kasus Pengrusakan lahan yang terjadi di Desa Kualatanjung kecamatan Sei Suka kabupaten Batubara hingga kini belum selesai, dan masih berproses di Mapolda-Sumut.

Hal itu menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat khususnya Sumatera Utara , mengingat belum selesai nya kasus Perusakan tanah yang diduga dilakukan oknum Polwan MS Bersama Orang Suruhannya yang sudah 18 bulan sejak 12 Maret 2020 hingga kini belum ada penyelesaian.


Meski dalam beberapa kesempatan presiden kerap mengintruksikan Kepada Kapolri untuk Tidak ragu dalam menyelesaikan kasus dan menindak para pelaku Mafia Tanah yang kerap merugikan Masyarakat.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan aparat kepolisian untuk tidak ragu dalam menyelesaikan kasus dan menindak para pelaku mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan akan menjalani instruksi tersebut dan menindak oknum mafia tanah.


“Presiden memberikan instruksi kepada Polri untuk mengusut dengan tuntas masalah kasus mafia tanah. Tentunya ini akan dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat,” kata Rusdi dalam keterangannya, Jumat (24/9/2021).

 

“Instruksi itu juga sudah didengar oleh seluruh Polri. Baik Kasatwil, Kapolda, Kapolres, Kapolsek semuanya sudah mendengar dan akan dilaksanakan,” imbuhnya.

Rusdi lantas mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban dan mengetahui aksi mafia tanah agar melaporkannya ke pihak kepolisian.

“Silakan kalau ada laporan terkait mafia tanah laporkan saja. Karena sudah jelas sesuai dengan instruksi presiden dan pasti Polri akan menegakkan hukum,” jelas Rusdi seperti yang di kutip dari media mediaswarabhayangkara.com.

Namun Apa yang diintruksikan Presiden terhadap anak buahnya itu belum sepenuhnya terlaksana, seperti yang terjadi di provinsi sumatera, harapan salah satu masyarakat yang merasa menjadi korban kejamnya praktek Penyerobotan tanah miliknya, belum merasa mendapat keadilan.


Ponirin (42) warga kota Tebingtinggi salah seorang yang merasa belum mendapatkan keadilan dari permasalahan yang dihadapinya ,hingga kini masih menunggu progres dari Penegak Hukum dalam menyelesaikan Laporan penyerobotan tanah miliknya yang terjadi di Desa Kualatanjung kecamatan Sei Suka kabupaten Batubara sejak 18 bulan lalu tepatnya 12 Maret 2020.


Kasus yang sempat mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti Kapolri, DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, kalau adanya oknum Polwan yang diduga menyerobot lahan masyarakat itu, hingga kini belum ada penyelesaian dari Aparat penegak hukum, khususnya Polda-Sumut yang menangani perkara tersebut.


Jum’at sore (01/10/2021) sekira pukul 14:00wib dibilangan Great Market jalan Merdeka kota Tebingtinggi kepada wartawan Ponirin yang masih menunggu kepastian hukum atas laporannya, menyampaikan kalau dirinya sangat menyayangkan apa yang telah menimpa dirinya, hingga proses penyelesaian yang cukup panjang sampai 18 bulan belum juga ada kepastian hukum


“Sudah 18 bulan lamanya, Laporan Perusakan tanah saya di Polisi belum juga ada ujungnya, kesal juga saya! mengapa lama kali proses penyelesaiannya, apa karena MS adalah oknum Polwan?” Jelasnya kesal.


“kita tau kalau presiden Jokowi minta Polri segera menyelesaikan setiap permasalahan tanah, agar tidak ada masyarakat yang dirugikan, tapi pada kenyataannya permasalahan tanah milik saya belum juga selesai” jelasnya


Ketika ditanya awak Media sejauh mana Proses laporan pengrusakan tanah miliknya di Mapolda Sumut, Ponirin mengatakan sampai saat ini masih seperti biasa menunggu, pada Kamis (30/09/2021) ada surat resmi dari penyidik dari Subdit II Hardahbang yang menangani perkara tersebut, akan Gelar perkara, rupanya Kasubdit nya mendadak Ada undangan.


“Terakhir semalam kita memenuhi undangan Penyidik Untuk Gelar perkara tetapi gagal , kita datang rupanya Kasubdit nya ada undangan keluarga mendadak, jadi Kanit nya bilang di tunda” kata Ponirin.

 

Sementara M.Abdi SH pengacara dari BBH Indikator kota Tebingtinggi, yang menjadi kuasa hukum Ponirin di tempat terpisah melalui pesan WhatsApp ketika dikonfirmasi Jum’at (01/10/2021) mengatakan akan menunggu dan ikut arahan Penyidik, untuk kelancaran berjalanya Proses hukum itu.


“Sampai saat ini kita Terus Kooperatif, mengikuti arahan Penyidik, selama masih dalam koridor Hukum, semalam kita di undang untuk gelar, Rupanya gagal , karena Kasubdit yang menangani Perkara ini Mendadak ada acara keluarga, jadi kita tunggu lah selanjutnya” kata Abdi


Terakhir Kabidhumas Polda-Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menyampaikan kalau kasus tersebut saling lapor dan masih berproses


“Itukan Saling Lapor, Jadi semuanya berjalan” sampai Hadi Wahyudi melalui WhatsApp Kamis (02/09/2021)


Info yang dihimpun awak Media sampai saat ini Kasus Perusakan lahan Ponirin yang terjadi di Desa Kualatanjung kecamatan Sei Suka kabupaten Batubara masih berproses, dan Ponirin juga di laporkan ke Mapolda-Sumut oleh oknum Polwan M.S. atas dugaan pembuatan surat Palsu. (Red)


Mobil Kemenangan Opan Badai Raffi Ahmad di Tawar Wakil Ketua DPRD Kota TebingTinggi

By On September 11, 2021

 


Tebingtinggi
,- Opan Badai pemenang babak final juara I The Next Influencer ANTV dari manajemen rans entertainment milik Raffi Ahmad bersilaturahmi di kediaman wakil ketua I DPRD kota Tebingtinggi H.Muhammad Azwar S.Si.MM jalan Deblot Sundoro gang iklas Sabtu ( 11/09/21 ) pagi.


Kedatangan Opan Badai Raffi Ahmad disambut hangat oleh H.Muhammad Azwar S.Si.MM,Opan Badai yang kini sukses meniti karier sebagai aktor, berkunjung ke kediaman  Azwar hanya dengan maksud hanya bersilaturahim.


" Disini saya hanya bersilaturahim dan tidak lebih,Positifnya silaturahmi itu adalah kunci hidup yang paling indah " ungkap Opan.

Opan tidak menyangka sambutan diberikan tuan rumah kepada dirinya sangat luar biasa dan penuh kekeluargaan. 


Opan menceritakan bagaimana kisahnya dari awal dia meniti karirnya sehingga dia sukses sampai saat ini,di sela sela perbincangan antara Opan dengan Wakil ketua DPRD H.Muhammad Azwar S.Si.MM, seketika Opan tercengang ketika Haji Azwar melontarkan perkataan ingin membeli mobil kemenangan Opan badai di The next Influencer  karena dia tahu opan badai bertekad ingin membangun rumah Tahfidz dan membangun pesantren dari hasil keringat Opan sendiri.

Haji Azwar juga merasa bangga dengan Opan karena ribuan orang yang masuk dalam kompetensi Opan berhasil menjadi pemenang juara I The Next Influncer dari manajemen rans entertainment milik Raffi Ahmad,Haji Azwar juga akan mendukung anak-anak muda dari Kota Tebing tinggi yang berprestasi untuk masa depan mereka maupun kemajuan Kota Tebing tinggi.Haji  Azwar juga akan selalu memberikan motivasi agar para milenial atau anak muda Tebing Tinggi bisa terus berkarya dalam kegiatan yang sifatnya positif.


Opan juga menceritakan mengapa dirinya pulang,dia melihat karangan bunga " Opan Badai kapan ke kota ini lagi ? Kami Rindu  " yang sempat viral dan Tidak di ketahui siapa pengirim karangan bunga tersebut namun yang sedihnya saat dirinya tiba di kampung halamannya dari Jakarta ia terlihat kesal karena saat dirinya sampai di Kota Tebing tinggi karangan bunga itu sudah tak ada ekspresi kekecewaan itu diketahui dari unggahan di story Instagram pemilik open badai yakni @opan.badai.(Red)


Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi terima 5000 dosis vaksin covid-19 dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

By On September 07, 2021

 


TebingTinggi
,- Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pengurus dan komisi-komisi di kantor Majelis Ulama Indonesia hari Selasa 7 September 2021, rapat tersebut dihadiri oleh unsur Dewan Pertimbangan, Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Umum Dr. H.M. Hasbie Ashshiddiqi, M.M., M.Si membahas hal terkait dengan adanya tambahan alokasi vaksin untuk Kota Tebing Tinggi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 


Vaksin yang akan diterima adalah Vaksin Coronavac. Hal ini merupakan upaya dari MUI Kota Tebing Tinggi untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan cakupan penerima vaksin di Kota Tebing Tinggi. Sebelumnya DP MUI telah bersurat kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Krisis Kemenkes Republik Indonesia atas dukungan Bapak Walikota Tebing Tinggi yang sekaligus juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Tebing Tinggi. 


Surat ini telah direspon oleh Kementrian Kesehatan melalui surat Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Nomor SR.02.06II/7806/2021 tanggal 3 september 2021. MUI Kota Tebing Tinggi mendapatkan tambahan alokasi vaksin sebanyak 5.000 dosis beserta logistik penduking dalam pelaksanaan vaksinasi nantinya. Vaksin ini nantinya diperuntukkan bagi tokoh agama, para ustadz, guru-guru agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tentunya masyarakat umum lintas agama di Kota Tebing Tinggi. 


Sekretaris Umum MUI Kota Tebing Tinggi mengatakan bahwa alokasi vaksin tambahan bagi kota Tebing Tinggi yg di inisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi bekerja sama dengan DPD. AL-Ittihadiyah Kota Tebing Tinggi  merupakan satu-satunya di Sumatera Utara bahkan mungkin di Sumatera yang mendapatkan alokasi vaksin tersebut. 


Pasca rapat tersebut Sekretaris Umum Dr. H.M. Hasbie Ashshiddiqi, M.M.,M.Si. didampingi oleh ketua komisi sosial bencana Dr. H. Muhammad Idris dan Sekretaris Komisi Sosial bencana H. Ahmad Fauzan, S. Farm., Apt melaporkan hasil rapat kepada  Bapak Walikota selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI kota Tebing Tinggi. 


Dari pertemuan tersebut Bapak Walikota menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan vaksinasi ini, antara lain:

1. Kegiatan ini harus tetap menerapkan prokes

2. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara terpusat pada minggu ke 3 bulan september 2021

3. Kegiatan ini bisa segera memberikan perlindungan kesehatan dan mencapai herd imuniti terkhusus di kota tebing tinggi. 

Terakhir Sekretaris Umum MUI Kota Tebing Tinggi menyampaikan Dewan Pengurus MUI Kota Tebing Tinggi akan bersurat kepada Kementrian Kesehatan terkait alokasi vaksin tahap ke 2 yang direncanakan dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan oktober.(red)

Dandim 0204/DS Kerahkan Koramil 24/TTSB   Dan Jajaran Kawal Pelaksanaan Vaksin di Kecamatan

By On September 01, 2021

 


Sergai
,- Kodim 0204/DS Melalui Koramil 24/TTSB yang dipimpin oleh  Danramil Kapten inf. Jaswadi Barus meninjau Pelaksanaan Vaksin Tahap II Jenis Sinovac Bersama Muspika Kecamatan Tebing Syahbandar Rabu ( 01/08/21) adapun kegiatan dilaksanakan di Aula PT PD Paya Pinang Grup.

Dalam pelaksanaan Vaksin Sinovac tahap II PT. PD Paya Pinang Grup bekerja sama dengan GAPKI menyelenggarakan Vaksin kepada seluruh Masyarakat dan Karyawan Perkebunan sejumlah 420 org guna mempercepat capaian target yang telah di tentukan oleh Pemerintah.


Askep (Asisten Kebun ) Mandaris-B  Ir. Heri Hendro Lukito menyambut kedatangan Muspika Kecamatan Tebing Syahbandar, dan mengucapkan ribuan terimakasih, atas bantuan yang di berikan oleh Koramil 24/TTSB dan Muspika Tebing Syahbandar yang telah mengerahkan Personilnya untuk  mengawal pelaksanaan Vaksin , sehingga dapat  berjalan dengan baik, tertib dan aman.


Adapun Pelaksanaan Vaksin ini sebagai Vaksinator bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai di pimpin Oleh Kepala Puskesmas Tebing Syahbandar dr. Rosnani.

Setelah meninjau pelaksanaan Vaksin Danramil Kapten inf. Jaswadi Barus bersama Camat Tebing Syahbandar H. Muhammad Khairi S. Sos meninjau Pos PPKM Penyekatan di Desa Paya Pinang, dalam rangka mengecek sampai sejauh mana Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, memakai  Masker, Sebagai salah satu upaya dalam  memutus mata rantai penyebaran Covid 19.( Mnl )

Drs.Joner Sitinjak DPRD Partai Nasdem Tinjau Masyarakat Yang Belum Dapat Bansos

By On August 31, 2021


Tebingtinggi
-,- Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Dapil 3 Fraksi Nasdem Drs.Joner Sitinjak mengadakan kunjungan  Reses, Selasa (31/08/21) bertempat di kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan.


Dimana Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.



Joner Sitinjak menyampaikan " Selama ini saya selalu turun ke kelurahan dan selalu menyuruh orang untuk mencari masalah dan mendengarkan masalah yang ada di kelurahan, khususnya mengenai Bansos padahal salah satu syaratnya untuk mendapatkan nya adalah warga negara Republik Indonesia " jelasnya.


" Kemudian masalah insfratruktur dan lampu jalan yang mati kini sudah diganti tapi berusaha menambah lampu lampu Jalan yang belum terpasang akan segera terpasang " tambahnya lagi.


Turut hadir Lurah Sri Padang yang diwakili kasi trantib Taufik,ketua LPM kelurahan,dan Tokoh Masyarakat.Akhir acara panitia mengadakan tanya jawab dan Doa.(m)

Contact Form

Name

Email *

Message *